Perisai Generasi Penerus: Dinamika Kebijakan Perlindungan Anak dan Remaja
Anak dan remaja adalah aset terpenting bangsa, penentu masa depan. Perlindungan mereka bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban fundamental. Sejarah mencatat, perjalanan kebijakan perlindungan ini mengalami evolusi signifikan, dari sekadar belas kasihan menjadi pengakuan hak asasi yang utuh.
Dahulu, pandangan terhadap anak cenderung menempatkan mereka sebagai objek atau bagian dari properti keluarga. Kebijakan yang ada lebih bersifat karitatif, fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan bagi yang kurang beruntung. Titik balik besar terjadi dengan disahkannya Konvensi Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. KHA mengubah paradigma, menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak inheren: hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi.
Sejak itu, kebijakan perlindungan anak dan remaja berkembang pesat. Fokus tidak hanya pada penelantaran atau kemiskinan, tetapi meluas ke isu-isu krusial seperti perlindungan dari kekerasan fisik, seksual, emosional, eksploitasi, perdagangan orang, hingga diskriminasi. Perhatian khusus juga mulai diberikan pada kebutuhan unik remaja, termasuk hak mereka atas informasi, kesehatan reproduksi, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Munculnya era digital turut membawa tantangan baru, mendorong lahirnya kebijakan terkait perlindungan anak di dunia maya dari cyberbullying, konten berbahaya, hingga predator online.
Perjalanan kebijakan perlindungan anak dan remaja adalah cerminan kemajuan peradaban. Dari sekadar belas kasihan menjadi kerangka hukum yang komprehensif, upaya ini terus berevolusi menghadapi dinamika zaman. Tujuannya jelas: memastikan setiap anak dan remaja tumbuh dalam lingkungan yang aman, mendukung, dan memungkinkan mereka mencapai potensi penuh, menjadi generasi penerus yang berdaya dan sejahtera.
