Mengawal Konstitusi: Peran Krusial Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi (MK) didirikan sebagai penjaga konstitusi, dan salah satu kewenangan utamanya adalah pengujian undang-undang (judicial review). Ini adalah fungsi vital dalam negara hukum demokratis yang bertujuan memastikan setiap produk legislasi yang dibuat oleh DPR bersama Presiden tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Benteng Perlindungan Konstitusi dan Hak Asasi
Peran MK dalam pengujian undang-undang sangat krusial. Ia berfungsi sebagai benteng terakhir bagi warga negara, lembaga negara, atau badan hukum publik yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu undang-undang. MK akan menguji, baik secara materiil (isi pasal) maupun formil (prosedur pembentukan), apakah sebuah undang-undang atau bagian darinya bertentangan dengan UUD 1945. Jika terbukti bertentangan, MK berwenang membatalkan sebagian atau seluruh pasal dalam undang-undang tersebut, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Mekanisme Checks and Balances
Melalui kewenangan ini, MK menjadi instrumen penting dalam sistem checks and balances antar cabang kekuasaan negara. Ia memastikan kekuasaan legislatif tidak melampaui batas yang ditetapkan konstitusi, menjaga supremasi UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian, MK turut menjaga tegaknya prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional, di mana tidak ada kekuasaan yang absolut dan semua tunduk pada konstitusi.
Kesimpulan
Singkatnya, Mahkamah Konstitusi adalah pilar utama dalam menjaga kedaulatan konstitusi di Indonesia. Melalui kewenangan pengujian undang-undang, MK berperan sentral dalam memastikan setiap regulasi selaras dengan jiwa dan semangat UUD 1945, demi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi bagi seluruh rakyat Indonesia.
