Pancasila Kuat, Bangsa Bermartabat: Arah Kebijakan Pemerintah
Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan jiwa dan fondasi moral bangsa Indonesia. Dalam menghadapi dinamika global dan tantangan internal, Pemerintah secara konsisten menjadikan penguatan nilai-nilai ini sebagai prioritas kebijakan. Tujuannya jelas: membentuk karakter bangsa yang kokoh, menjaga persatuan, dan memajukan peradaban.
Salah satu pilar utama adalah pendidikan. Pemerintah mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selain itu, program-program penguatan karakter dan budi pekerti juga digalakkan di luar kelas.
Di ranah kelembagaan, pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi bukti nyata komitmen negara. BPIP bertugas merumuskan kebijakan, melaksanakan sosialisasi, dan mengkaji implementasi nilai Pancasila di berbagai sektor kehidupan, dari birokrasi hingga masyarakat luas.
Pemerintah juga sigap menghadapi tantangan di era digital. Melalui kampanye literasi digital dan penindakan terhadap penyebaran hoaks serta ujaran kebencian, pemerintah berupaya menjaga ruang publik agar tetap kondusif bagi tumbuh kembangnya nilai toleransi, persatuan, dan musyawarah mufakat.
Lebih jauh, berbagai program kemasyarakatan dan kepemimpinan juga didorong untuk mengedepankan Pancasila. Dari pelatihan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri, hingga dukungan pada inisiatif masyarakat yang berbasis gotong royong dan kebinekaan, semua diarahkan untuk memperkuat identitas kebangsaan.
Singkatnya, kebijakan pemerintah dalam penguatan Pancasila adalah investasi jangka panjang demi keberlanjutan Indonesia. Ini adalah upaya kolektif untuk memastikan bahwa nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial terus hidup dan menjadi panduan setiap langkah bangsa.
